Box of Me: Jelang Hari Buruh Internasional

Foto Bersama Ketua Pelaksana, Narasumber dan Moderator

Tanjungpinang – Menjelang hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2015. Komunitas Bakti Bangsa (KBB) mengadakan seminar sehari, Rabu (29/4) di Asrama Haji, JL.Pemuda, KM. 4, Tanjungpinang. Dengan tema “Membangun Sinergisitas Pengusaha Bersama Tenaga Kerja untuk Menumbuhkan Perekonomian Daerah dan Mensejahterakan Masyarakat”.

Narasumber dalam seminar ini yaitu Madsihit, ST. MH (Pembina dan Penegak Hukum Ketenagakerjaan Disnaker (Dinas Ketenagakerjaan) di Pemerintahan Provinsi), Cholderia Sitinjak (aktivis buruh), Ir. Kartika Kusumastuti (pengusaha), Rianto (Akademisi/ Dosen Stisipol Raja Haji), dan Rendra Setyadjharja, S.Sos, M.Pd (akademisi) selaku moderator.

Serikat pekerja perlu dibentuk untuk menjadi pondasi pertama dalam menghadapi oknum-oknum yang nakal. Hak pekerja harus diperjuangkan sampai keluarganya. “Dibutuhkan transparansi dalam manajemen perusahaan” ungkap Cholderia.

Cholderia juga mengatakan, Upah Minimum Kerja (UMK) di Kota Tanjungpinang kecil karena Tanjungpinang merupakan kota tua bukan kota industri, wilayah Tanjungpinang hanya sampai 15 km, dan kurangnya sarana transportasi untuk menuju ke Bintan dalam bekerja terkecuali mereka yang mempunyai kendaraan atau mau menetap di Bintan. Sedangkan UMK untuk Bintan berada di atas Tanjungpinang karena di Bintan ada industrinya dan melakukan survei tempat ke Lagoi.

Pendidikan Indonesia yang gampang dibeli membuat semakin tidak bijaknya pemerintah dalam memajukan buruh yang di seluruh Indonesia. Di Indonesia hanya mengedapnkan titel dan pangkat bukan skill. Rianto mengatakan, bahwa hubungan buruh dengan pengusaha itu bersifat sepihak karena posisi pengusaha sangatlah kuat karena ia yang memiliki modal sedangkan buruh hanya tenaga

“Jerman mempunyai koperasi yang dapat digunakan oleh siapapun tanpa ada persetujuan dari perusahaan bagi pihak buruh, sedangkan di Indonesia koperasi itu berada di bawah perusahaan, jadi buruh harus konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak perusahaan tempat ia bekerja” tambah Rianto.

UMK naik biasanya sesudah barang-barang kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM) juga naik. Dan pemerintah serta pengusaha selalu memikirkan kenaikan UMK tiap tahunnya walaupun, UMK itu tidak naik kalau tidak ada kenaikan bahan pokok ataupun BBM.

Prosedur kerja darI perusahaan dan buruh berbeda, karena mereka memiliki pandangan yang berbeda. Untuk buruh, mereka hanyak mementingkan diri sendiri dan selalu berprasangka buruk terhadap perusahaan. Sedangkan dengan perusahaan begitu pula, perusahaan selalau berprasangka buruk terhadap buruh, dan perusahaan rata-rata tidak transparan mengenai keuangan perusahaan.

Outsourching yang banyak menuai kontrofersi dan banyak pihak yang tidak setuju dengan hal ini terutama para buruh. Tetapi peraturan pemerintah tersebut tetap dibuat dan telah menjadi Undang-Undang No 13 tahun 2003. Parah buruh tidak setuju dengah hal ini karena mereka mengingkan hubungan kerja langsung dengan perusahaan tempat bekerja tanpa adanya kontrak terlebih dahulu. Isi dari UU tersebut sebenarnya mempunyai batasan yang jelas, tetapi seiring berjalan waktu, isi peraturan dari UU banyak dilupakan dan ini membuat pihak dar buruh merasa dirugikan.

Dari pihak Disnaker Provinsi, banyak melakukan cara untuk mengurangi pengagguran di Tanjungpinang seperti bekerja sama dengan industri-industri di Bintan, memfasilitasi kebutuhan pekerja seperti pelatihan untuk pekerja dan pelatihan untuk kewirausahaan, sertifikasi profesi dan menjaga hak-hak pekerja agar selalu terlindungi.

Rianto juga mengatakan, tiga aktor terpenting dalam mengsinergikan perusahan dengan buruh yaitu pemerintah, masyarakat dan perusahaan serta buruhnya.

“Solusi yang bisa digunakan dalam permasalahan buruh saat ini yaitu penajaman indikator UMK, Implementasi UMK, Reformasi struktural, penguatan perlindungan hukum, dan transparasi buruh dengan pengusaha” tambah Rianto dalam menjawab pertanyaan Ardiansyah dari Forum Mahasiswa Islam Tanjungpinang. (MA)

GALERI FOTO: